170px-proposed_republik_indonesia_serikat_united_states_of_indonesia_coa_4

Siapa perancang lambang negara Indonesia Garuda Pancasila? Sejumlah pengamat menyebut nama Sultan Hamid II Alkadrie. Penguasa Kalimantan Barat pada masanya ini sangat berjasa, terutama dalam perjuangan diplomatik Indonesia. Namun sejarah “resmi” terkesan menutup-nutupinya.

Eksistensi Sultan Hamid II dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia nyaris tak terasa. Padahal, dialah de­sainer lambang negara Indonesia, Bu­rung Garuda, biasa juga disebut ”Garuda Pancasila”.

Meski sejarah menutup-nutupi, sum­bangsih Sultan Hamid II selaku peran­cang lambang negara Indonesia tersebut tak boleh dilupakan.

Boleh jadi sejarah dan pencatatan sejarah tidak berpihak kepada sultan yang cerdas ini.

Begitulah penyakit negara bangsa yang kerap dengan mudahnya menghi­langkan jasa-jasa dan apa-apa yang telah diperbuat seseorang hanya karena ada­nya perbedaan pandangan, seperti ada­nya perbedaan visi seperti mengenai ideologi dan model atau bentuk negara, serta adanya pertentangan politik akibat perbedaan itu. Terutama jika berten­tang­an dengan rezim yang berkuasa. Biasa­nya, rezim yang berkuasalah yang me­nen­tukan seperti apa sejarah hendak di­catat dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Secara politik, sebenarnya tak ada alasan untuk menghalangi pengakuan terhadap hasil karya Sultan Hamid II. Namun entah kenapa hingga hari ini hal itu masih belum dapat terealisasikan.

Sultan Hamid II kadung dianggap se­bagai tokoh makar. Namanya disudutkan, kariernya dihitamkan, padahal berkat kar­yanya dinding istana dan kantor-kantor pe­merintahan di republik ini menjadi ber­wibawa dengan lambang Garuda Pan­casila.

Namun jangan coba mencari lam­bang Garuda di dinding Istana Kadriyah. Tak bakal ketemu. Sultan Hamid telah berwasiat kepada anak-cucunya agar tidak memajang lambang negara sebe­lum negara mengakui hasil karyanya.

Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 31 Oktober, ada baiknya kita sedikit menoleh ke belakang, mencari tahu salah satu babak penting dalam sejarah negeri tercinta.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) se­waktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara disebut­kan, “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lam­bang ne­gara. Ia teringat ucapan Presiden Soekar­no bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, yang mana sila-sila dasar negara, yaitu Panca­sila, divi­sualisasikan dalam lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Teknis dengan nama Panitia Len­cana Negara di bawah koordinator Men­teri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewan­toro, M.A. Pellaupessy, Moh. Natsir, dan R.M. Ng. Purbatjaraka sebagai anggota.

Panitia ini bertugas menyeleksi usul­an rancangan lambang negara untuk di­pilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta da­lam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara.

Terpilih dua rancangan lambang ne­gara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin.

Pada proses selanjutnya yang dite­rima pemerintah dan DPR RIS adalah ran­cangan Sultan Hamid II. Karya M. Ya­min ditolak, karena menyertakan sinar-si­nar matahari dan menampakkan pe­nga­ruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno, dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilaku­kan untuk keperluan penyempurnaan ran­cangan itu. Terjadi kesepakatan me­reka bertiga, mengganti pita yang di­cengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih de­ngan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

 

Penyempurnaan kembali lambang ne­gara itu terus diupayakan. Kepala bu­rung Rajawali Garuda Pancasila yang “gun­dul” menjadi “berjambul”. Bentuk ca­kar kaki yang mencengkeram pita, dari yang semula menghadap ke belakang men­jadi menghadap ke depan, atas ma­sukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gam­bar lambang negara yang telah diper­baiki mendapat disposisi Presiden Soe­karno, yang kemudian memerintahkan pe­lukis istana, Dullah, untuk melukis kem­bali rancangan tersebut sesuai bentuk fi­nal rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II, yang dipergunakan secara res­mi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu de­ngan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara, yang lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta, pada 18 Juli 1974.

Rancangan terakhir inilah yang men­jadi lampiran resmi PP No. 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No. 66 Tahun 1951. Sedangkan lambang ne­gara yang ada disposisi Presiden Soe­karno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap di­simpan oleh Keraton Kadriyah Pontianak.

Salah satu keistimewaan Garuda Pan­casila terletak pada warna keemas­annya, yang melambangkan cita-cita para perintis kemerdekaan untuk mem­bangun masyarakat adil dan makmur. Di negara lain, yang memakai sejenis lam­bang garuda atau elang, biasanya ber­warna hitam putih, sesuai warna burung tersebut di alam bebas.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Pe­makaman Keluarga Kesultanan Ponti­anak di Batulayang.

Jasa Sultan Hamid II lainnya yang ter­lupakan adalah peranannya dalam forum KMB, yang tidaklah semata-mata mem­perjuangkan BFO dan federalisme. Ke­sediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas jajah­annya di Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tidak terlepas dari keberhasilannya membujuk Ratu Yuliana, selaku ratu Belanda. Ini bukti kelihaian diplomasi dan kedekatan Sultan Hamid II, yang pernah menjadi ajudan atau pengawal Ratu Yuliana.

Advertisements