Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955, setelah empat tahun bekerja tidak mampu merumuskan konstitusi baru yang defitif untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 bagi Negara Kesatuan Indonesia, karena persidangan sering tidak mencapai kuorum atau Deadlock, karena pertentangan kelompok Islam dan Nasionalis dalam badan tersebut dimana kelompok Islam ingin menerapkan syariat Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kelompok Nasionalis meninginkan UUD 1945 untuk mengakhiri konflik multidimensional pada Demokrasi Liberal karena ketidakstabilan pemerintahan Parlementer dan munculnya benih-benih sparatisme di daerah.

Untuk mengakhiri semua perdebatan yang terjadi tentang Konstitusi yang ada, maka Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden, yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli, yang meliputi mengganti  berlakunya kembali UUD 1945 menggantikan UUDS dan juga pembubaran Badan Konstituante karena dinilai gagal untuk bekerja serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya

Dekrit Presiden 5 Juli menandai lahirnya era Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan dominanya peran Presiden pada waktu itu dalam mengelola urusan pemerintahan baik di legislatif dan yudikatif yang telah melampaui peran seorang eksekutif yang dimiliki Presiden, yang menghasilkan berbagai penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, UUD1945. Berbagai penyimpangan kekuasaan yang terjadi di Demokrasi Terpimpin, atau sering disebut juga Orde Lama (5 Juli 1959 -11 Maret 1966) adalah sebagai berikut,

1. Penetapan Presiden Seumur Hidup
MPRS melalui Sidang Umum MPRS tahun 1963 mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan Keputusan MPRS No. III / MPRS / p. Hal ini benar-benar bertentangan dengan UUD 1945 Bab III Pasal 7 dimana Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali

2. Proses legislasi inkonstitusional
Pembentukan undang-undang yang seharusny berdasarkan hukum, tetapi Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang tak dikenal dalam tata urutan perundangan Indonesia.

3. Pidato Presiden dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Pada 17 Agustus 1959 pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Menemukan kembali Revolusi kita” yang isinya penjelasan mengenai Dekrit 5 Juli 1959 Keputusan dan kebijakan Presiden umumnya memaksakan demokrasi terpimpin. pidato ini kemudian dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manifesto). DPAS dalam pertemuan pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah bahwa pidato Presiden, berjudul “Menemukan kembali Revolusi kita” dijadikan GBHN yang disebut “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manifesto)”, Presiden menerima proposal tersebut . Pada persidangan pada tahun 1960, MPRS dengan Tap MPRS No. 1 / MPRS / 1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi GBHN (Pedoman).

MPRS juga memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada 7 Agustus 1960, berjudul “Jalannya Revolusi kita” dan pidatonya di Majelis Umum PBB berjudul “Membangun Dunia Kembali” (Membangun Dunia Baru) sebagai pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Singapura pada bulan Februari 1960, Presiden menyatakan bahwa esensi dari Manipol terdiri dari 5 unsur, lima unsur tersebut adalah UUD 1945 Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (Politik).

4. Pembentukan MPRS
Presiden mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, karena seharusnya Anggota MPRS dipilih melalui pemilihan (Pemilu) dan tidak diangkat dan dibentuk oleh presiden.

5. Pembubaran DPR dan DPR GR (Gotong Royong)
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955, pada 5 Maret 1960 karena tidak menyetujui Anggaran dan belana Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah melalui Penpres No. 3 Tahun 1960. Setelah itu Soekarno membentuk dan menyusun kembali komposisi DPR dan berganti nama keangggotaan DPR-GR dengan 156 anggota melalui Keputusan Presiden tahun 1960 dan Penpres 4, 1960, serta memberikan tugas tambahan kepada DPR-GR adalah memberikan laporan pada waktu tertentu pada Presiden dan ini adalah pelanggaran Pasal 5, 20, dan 21, 1945.

6. Pembentukan DPAS (Dewan Agung Penasehat Sementara)
DPAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini dipimpin oleh Presiden sendiri. keanggotaan DPAs terdiri dari wakil ketua, 12 perwakilan partai politik, 8 perwakilan daerah dan 24 perwakilan kelompok. Tugas DPAs adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Presiden dan pemerintah. Sehingga pemerintahan terkesan dipegang sepenuhnya oleh Presiden pada saat itu.

7. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1959. Front Nasional adalah sebuah ormas yang bertujuan untuk mensukseskan proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 Organisasi Front Nasional dalam konstitusi tidak diatur sehingga pembentukan lembaga ini adalah inkonstitusional

8. Keterlibatan PKI di Pemerintahan
Konsep Nasionalis Agama dan Komunis ( Nasakom ) yang disebarkan olehPresiden Soekarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Keterlibatan PKI Nasakom menyebarkan ajaran menyimpang dari ajaran nasional dan negara serta menggeser posisi Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Konsep Nasakom yang digunakan untuk mencapai persatuan nasional secara nyata bertentangan dengan sistem konstitusional Indonesia, khususnya Pertama Sila Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945

9. Pembentukan Kabinet Kerja
Ketua MPRS dan DPR-GR ditunjuk sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, karena posisi DPR sebagai badan legislatif sejajar dengan posisi Presiden sebagai eksekutif. Dengan penunjukan Presiden, pada anggota MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 menyatakan bahwa posisi menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut terang-terangan merendahkan legislatif.

10. Ajaran Resopim
Siosialisasi ajaran RESOPIM. Tujuan dari doktrin RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Kepemimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat posisi Presiden Sukarno. Resopim Ajaran diumumkan pada peringatan Proklamasi ke-16 Kemerdekaan Indonesia. Dimana Resopim tak ada landasan hukumnya dalam konstitusi kita

11. Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam Pemerintahan
ABRI yang seharusnya hanya menjaga keamanan dan pertahanan negara, pada masa ini memasuki dunia pemerintahan dan politik melalui Doktrin Dwi Funsi ABRI yang digagas AH Nasution, ABRI kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang sangat kuat selama Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit 5 Juli karena merupakan pendukung utama Dekrit tersebut. Selain itu posisi mereka lebih kuat lagi ketika para anggota Menteri, DPR-GR dan MPRS juga diambil dari golongan ABRI

12. Kehidupan Partai Politik 
Pada saat Demokrasi Terpimpin, Presiden seperti anti kritik dan tidak ada lawanya karena saat itu presiden melakukan pembubaran partai politik selalu mengkritik pemerintahanya dan tidak sejalan dengan ajaranya melalui penyederhanaan Partai Politik Partai melalui Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat akan perpres tersebut akan dibubarkan, sehingga dari 28 partai yang ada sebelumnya yang hanya sisa 11 pada saat Demokrasi Terpimpin.

Posisi presiden menjadi lebih kuat setelah 17 Agustus, 1960, Sukarno membubarkan dua partai politik yang memiliki mayoritas kursi di Parlemen Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), karena para pemimpin dari kedua partai tersebut banyak yang terlibat dalam pembrontakan PRRI & Permesta

Advertisements